DOLOKSANGGUL (SI) – Setelah melakukan aksinya dengan menginap di halaman Kepolisian Resor (Polres) Humbang Hasundutan (Humbahas),Jumat (17/7), warga Desa Pandumaan dan Sipitu Huta,Kecamatan Pollung,kini kembali ke desa mereka masing-masing.
Namun,warga mengancam akan terus melanjutkan aksi apabila pihak kepolisian tidak juga mengeluarkan tiga rekan mereka yang ditangkap. Ketiganya dituduh mengambil paksa mesin potong kayu dan membakar kayu kemenyan serta beberapa kayu alam lainnya yang telah ditebangi PT Toba Pulp Lestari (TPL). “Kami tidak akan pernah berhenti berjuang untuk alasan apa pun.Kami juga belum kalah.Kami akan tetap maju dan ketiga rekan kami harus keluar,” ujar salah seorang warga, M Nainggolan, 52, di Dolok Sanggul,kemarin.
Dia menyatakan bahwa rekan mereka merupakan bagian dari warga yang sejak awal sudah ikut memperjuangkan hak atas lahan kemenyan yang diwariskan leluhur mereka.Sebab,kemenyan tersebut merupakan milik mereka jauh sebelum perusahaan kayu yang dulunya bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU) tersebut masuk ke wilayah Humbahas.“Jadi, jangan dikatakan mereka membakar kayu TPL. Sebab, itu merupakan kayu kami yang diwariskan dari para leluhur,” paparnya.
Ketiga warga yang ditahan Polres Humbahas pada Rabu (15/7) adalah James Sinambela,49; Biner Lumbang Gaol, 56; dan Mausin Lumban Batu,60.James ditangkap dari ladang miliknya, Biner dicokok saat membunyikan lonceng di Gereja HKBP Pandumaan,sedangkan Mausin disergap di jalan saat pulang dari pesta keluarganya. Warga meninggalkan Polres Humbahas setelah adanya jaminan dari kuasa hukum warga bahwa keseluruhan rekan mereka yang ditahan akan dikeluarkan.
“Apabila rekan kami tidak keluar,kami akan datang lagi dengan aksi yang lebih besar.Sebab,kami juga punya ikatan adat yang sudah ada sebelum undang-undang negara ini dikeluarkan,” tandas Nainggolan. Informasi dihimpun harian Seputar Indonesia dari warga menyebutkan bahwa rekan mereka kini tidak berada di Polres Humbahas lagi, melainkan sudah dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Siborongborong. Sebelumnya, Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Taput Ajun Komisaris Polisi (AKP) Viktor Sibarani menyatakan,pihak kepolisian akan terus melanjutkan perkara tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
Sebab,warga yang ditahan itu telah melakukan tindak pidana. “Kami akan terus melanjutkan perkara ini.Sebab,ini sudah masuk dalam kategori kriminal dan harus diproses,”tuturnya. Direktur Eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Dimpos Manalu menyatakan, selayaknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbahas melindungi warganya dan tidak hanya menyalahkan warga karena telah melakukan pembakaran.
“Memang itu salah, tetapi jauh lebih salah lagi pihak-pihak yang melakukan penembangan terhadap kemenyan,”tuturnya. Sementara itu, sosiolog dari Universitas Sumatera Utara (USU) Badaruddin menyatakan bahwa konflik kembali muncul antara pihak TPL dan warga sekitar tak lain karena sejak awal berdirinya PT TPL.Kesalahan itu karena TPL telah melakukan pendekatan yang salah sejak awal.“Mungkin karena dulu masih zaman Orde Baru, semua permasalahan itu diredam dengan kekuasaan. Nah di zaman reformasi,TPL sempat vakum selama dua atau tiga tahun dan ini sebenarnya sangat merugikan perusahaan.
Dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) baru dan pendekatan dengan masyarakat, TPL beroperasi kembali,”ungkapnya. Badaruddin menambahkan, pendekatan kepada masyarakat malah dilakukan dengan kurang efektif. “Sebab, kalau dilihat dari program corporate social responsibility (CSR)-nya malah seputar bagibagi uang.Pendekatan yang salah ini membuat konflik kembali muncul,” ujarnya. Menurut dia,pihak PT TPL tidak mencoba memahami kultur masyarakat sekitar, termasuk soal penebangan hutan kemenyan.
“Bagi masyarakat sekitar tanaman ini punya kekuatan sejarah dan kultur. Jadi, seandainya mereka mencoba melakukan pendekatan dengan menebang, jangan semua kemenyan yang ditebang dan dibuatlah batas-batas tertentu. Bagian mana yang masih menjadi kultur mereka. Jika pun mungkin secara ekonomis tidak menguntungkan,tetapi punya nilai kultur,”paparnya. Untuk itu, PT TPL harus melakukan pendekatan yang baik dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.
“Meski pemberdayaan mengusung community development, pada implementasinya masih jauh dari kata itu,”ungkapnya. Dia menambahkan,PT TPL harus melakukan pembicaraan dengan baik bersama tokoh masyarakat dan pemerintah. “Kolaborasi antarsemua pihak diharapkan bisa menemukan solusi yang baik dan berguna untuk semua orang. Intinya, masyarakat tidak akan terpancing jika secara kultur dan ekonomi mereka nyaman dan bisa berdaya dengan PT TPL. Jika pohon kemenyan harus ditebang, harus ada hak-hak masyarakat yang diajak bicara,misalnya bagaimana masyarakat bisa mendapat kompensasi. Jadi,ada bargaining position.
Sekali lagi, duduklah bersama, antara PT TPL,tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk mencari solusi,”pungkasnya. Sebelumnya, Humas PT TPL Chairuddin Pasaribu menyatakan, wakil bupati serta DPRD Sumut sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) telah membuat surat yang isinya pelarangan penebangan. “Sebenarnya, praktis sejak peristiwa itu tidak ada aktivitas di lapangan, sampai terjadi ada pembakaran sepihak. Dalam keadaan aktivitas penebangan tidak ada malah ini yang terjadi.Yang di lapangan hanyalah kontraktor yang menjaga, bukan bekerja.
Ini sebenarnya yang agak menarik, saat tidak ada aktivitas entah kelompok yang dulu, berbeda atau menangguk air keruh,lalu memaksa orangorang untuk menyerahkan dan membagi minyak solar dan menghidupkan api,”ungkapnya. (baringin lumban gaol/ nina rialita)
Sunday, July 19, 2009
Friday, July 17, 2009
Warga Menginap di Polres Humbahas
DOLOK SANGGUL (SI) – Sekitar 500 warga Desa Pandumaan dan Desa Sipitu Huta hingga menjelang tengah malam kemarin, bersikukuh bertahan menginap di halaman Kantor Kepolisian Resor (Polres) Humbang Hasundutan (Humbahas).
Dalam aksi unjuk rasa tadi malam, mereka mulai membakar api unggun di halaman kantor polres. Mereka berikrar baru akan kembali ke desanya jika empat warganya yang ditahan polisi dibebaskan. Keempat warga itu ditahan atas tuduhan pengambilan mesin potong kayu, pembakaran kayu kemenyaan warga dan kayu alam lainnya yang telah ditebangi PT Toba Pulp Lestari (TPL), serta pembakaran sejumlah alat berat di lokasi penebangan kayu mereka.
“Aksi ini kami lakukan sebagai wujud ketidakpuasan kami terhadap pihak kepolisian yang terlalu memihak pada pemilik perusahaan (PT TPL). Sementara rekan kami yang menjadi salah satu pejuang akan hak-hak rakyat kini ditangkap oleh pihak kepolisian dengan alasan bahwa mereka telah melakukan perusakan,” kata salah seorang warga M Nainggolan, 52, kepada wartawan kemarin.
Menurut dia, penangkapan tersebut dinilai mereka sebagai aksi keberpihakan polisi kepada perusahaan pembuat bubur kertas itu. Sebab, jika memang ingin menegakkan hukum, maka pihak kepolisian juga harus menangkap oknum-oknum di perusahaan yang dulunya bernama PT Inti Indorayon Utara (IIU) ini karena telah menebangan tanaman kemenyan warga.
“Waktu zaman Belanda pun kemenyan itu sudah ada,sebab itu merupakan warisan kakek-nenek kami. Jadi, jangan dikatakan itu wilayah kerjanya PT TPL karena apapun ceritanya nenek moyang kami lebih dulu menjadikan itu sebagai tempat mencari nafkah,” kata Nainggolan. Aksi penembangan tanaman kemenyan itu juga dikategorikan T Lumban Batu, 56, warga lainnya, sebagai bentuk pembunuhan terhadap warga.
Sebab warga sudah memiliki warisan yang dapat diolah mereka dengan baik. Sementara keberadaan PT TPL mengakibatkan warisan tersebut rusak dan warga malah dijadikan perampok di kampung halaman sendiri. “Sebenarnya yang perampok itu adalah pihak TPL, bukan warga.
Karena itulah kami berharap pemerintah daerah jangan hanya bisa bicara di balik meja (tuntaskan permasalahan ini secara adil),” paparnya. Secara terpisah Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Humbahas Ajun Komisaris Polisi (AKP) Viktor Sibarani mengatakan, pihaknya akan terus melanjutkan perkara tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Sebab, pada dasarnya warga yang ditahan oleh pihak kepolisian adalah warga yang telah merampas chainsaw serta membakar kayu kemenyan dan kayu alam lainnya yang telah ditebangi pihak PT TPL selaku pengadu. “Kita akan terus melanjutkan perkara ini, sebab ini sudah masuk dalam kategori kriminal,” katanya.
Terkait dengan permohonan warga agar keempat rekan mereka yang ditahan segera dikeluarkan, Victor mengatakan,keputusan itu nantinya ada dari atasan. Saat ini pihaknya lebih kepada pengembangan kasusnya. “Kitalahlah nanti apa hasilnya. Tetapi saat ini kita akan terus melakukan penahanan tanpa intervensi oleh pihak mana pun,” katanya.
Direktur eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Dimpos Manalu mengatakan, aksi warga sangat wajar sebagai bagian dari kekesalan terhadap penderitaan yang mereka alami sejak datangannya PT TPL. Sementara itu,Humas PT TPL Chairuddin Pasaribu mengatakan, bahwa sikap mereka tetap seperti semula bahwa hal itu bermula dari adanya perampasan chainsaw.
“Saya tidak ingin mengatakan masyarakat karena menurut kawan-kawan (pekerja) yang berada di lokasi, mereka tidak mengenalinya.Saya menyebutnya kelompok orang yang menyerang sepihak,” ujarnya. Bersamaan dengan perampasan cainsaw itu, kata dia, kelompok tersebut juga memaksa yang punya chainsaw untuk merusak jembatan. Juga mengintimidasi pekerja untuk menghentikan pekerjaan.
“Yang jelas kawankawan telah melaporkan hal ini ke pihak berwajib,” ungkapnya. Chairuddin sendiri mengakui bahwa wakil bupati serta DPRD Sumut sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) telah membuat surat yang isinya pelarangan penebangan. Jadi, praktis setelah itu tidak ada aksi penebangan. “Sebenarnya praktis sejak peristiwa itu, tidak ada aktivitas di lapangan, sampai terjadi ada pembakaran sepihak.
Dalam keadaan aktivitas penebangan tidak ada malah ini yang terjadi. Yang di lapangan hanyalah kontraktor yang menjaga bukan bekerja. Ini sebenarnya yang agak menarik, pada saat tidak ada aktivitas entah kelompok yang dulu, berbeda atau menangguk air keruh, lalu memaksa orangorang untuk menyerahkan dan membagi minyak solar dan menghidupkan api,” ungkapnya.
Untuk itu dikatakan dia, pihaknya melaporkan kejadian pembakaran ke pihak kepolisian, sebab, sudah masuk dalam ranah hukum.“Kalau sudah dilaporkan ini menjadi masalah hukum, dalam proses hukum, PT TPL tidak ikut apa-apa lagi dan tidak otoritas.
Kami PT TPL sudah diserang sepihak lalu kami juga tidak melawan mereka, tugas kita mem beritahu pihak kepolisian agar tidak memburuk. Terus terang karena sudah dua kali diserang, kami meminta perlindungan. Siapa yang bisa prediksi besok lusa, orangnya, kantornya, barangnya. (baringin lumban gaol/ m rinaldi khair)
Dalam aksi unjuk rasa tadi malam, mereka mulai membakar api unggun di halaman kantor polres. Mereka berikrar baru akan kembali ke desanya jika empat warganya yang ditahan polisi dibebaskan. Keempat warga itu ditahan atas tuduhan pengambilan mesin potong kayu, pembakaran kayu kemenyaan warga dan kayu alam lainnya yang telah ditebangi PT Toba Pulp Lestari (TPL), serta pembakaran sejumlah alat berat di lokasi penebangan kayu mereka.
“Aksi ini kami lakukan sebagai wujud ketidakpuasan kami terhadap pihak kepolisian yang terlalu memihak pada pemilik perusahaan (PT TPL). Sementara rekan kami yang menjadi salah satu pejuang akan hak-hak rakyat kini ditangkap oleh pihak kepolisian dengan alasan bahwa mereka telah melakukan perusakan,” kata salah seorang warga M Nainggolan, 52, kepada wartawan kemarin.
Menurut dia, penangkapan tersebut dinilai mereka sebagai aksi keberpihakan polisi kepada perusahaan pembuat bubur kertas itu. Sebab, jika memang ingin menegakkan hukum, maka pihak kepolisian juga harus menangkap oknum-oknum di perusahaan yang dulunya bernama PT Inti Indorayon Utara (IIU) ini karena telah menebangan tanaman kemenyan warga.
“Waktu zaman Belanda pun kemenyan itu sudah ada,sebab itu merupakan warisan kakek-nenek kami. Jadi, jangan dikatakan itu wilayah kerjanya PT TPL karena apapun ceritanya nenek moyang kami lebih dulu menjadikan itu sebagai tempat mencari nafkah,” kata Nainggolan. Aksi penembangan tanaman kemenyan itu juga dikategorikan T Lumban Batu, 56, warga lainnya, sebagai bentuk pembunuhan terhadap warga.
Sebab warga sudah memiliki warisan yang dapat diolah mereka dengan baik. Sementara keberadaan PT TPL mengakibatkan warisan tersebut rusak dan warga malah dijadikan perampok di kampung halaman sendiri. “Sebenarnya yang perampok itu adalah pihak TPL, bukan warga.
Karena itulah kami berharap pemerintah daerah jangan hanya bisa bicara di balik meja (tuntaskan permasalahan ini secara adil),” paparnya. Secara terpisah Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Humbahas Ajun Komisaris Polisi (AKP) Viktor Sibarani mengatakan, pihaknya akan terus melanjutkan perkara tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Sebab, pada dasarnya warga yang ditahan oleh pihak kepolisian adalah warga yang telah merampas chainsaw serta membakar kayu kemenyan dan kayu alam lainnya yang telah ditebangi pihak PT TPL selaku pengadu. “Kita akan terus melanjutkan perkara ini, sebab ini sudah masuk dalam kategori kriminal,” katanya.
Terkait dengan permohonan warga agar keempat rekan mereka yang ditahan segera dikeluarkan, Victor mengatakan,keputusan itu nantinya ada dari atasan. Saat ini pihaknya lebih kepada pengembangan kasusnya. “Kitalahlah nanti apa hasilnya. Tetapi saat ini kita akan terus melakukan penahanan tanpa intervensi oleh pihak mana pun,” katanya.
Direktur eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Dimpos Manalu mengatakan, aksi warga sangat wajar sebagai bagian dari kekesalan terhadap penderitaan yang mereka alami sejak datangannya PT TPL. Sementara itu,Humas PT TPL Chairuddin Pasaribu mengatakan, bahwa sikap mereka tetap seperti semula bahwa hal itu bermula dari adanya perampasan chainsaw.
“Saya tidak ingin mengatakan masyarakat karena menurut kawan-kawan (pekerja) yang berada di lokasi, mereka tidak mengenalinya.Saya menyebutnya kelompok orang yang menyerang sepihak,” ujarnya. Bersamaan dengan perampasan cainsaw itu, kata dia, kelompok tersebut juga memaksa yang punya chainsaw untuk merusak jembatan. Juga mengintimidasi pekerja untuk menghentikan pekerjaan.
“Yang jelas kawankawan telah melaporkan hal ini ke pihak berwajib,” ungkapnya. Chairuddin sendiri mengakui bahwa wakil bupati serta DPRD Sumut sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) telah membuat surat yang isinya pelarangan penebangan. Jadi, praktis setelah itu tidak ada aksi penebangan. “Sebenarnya praktis sejak peristiwa itu, tidak ada aktivitas di lapangan, sampai terjadi ada pembakaran sepihak.
Dalam keadaan aktivitas penebangan tidak ada malah ini yang terjadi. Yang di lapangan hanyalah kontraktor yang menjaga bukan bekerja. Ini sebenarnya yang agak menarik, pada saat tidak ada aktivitas entah kelompok yang dulu, berbeda atau menangguk air keruh, lalu memaksa orangorang untuk menyerahkan dan membagi minyak solar dan menghidupkan api,” ungkapnya.
Untuk itu dikatakan dia, pihaknya melaporkan kejadian pembakaran ke pihak kepolisian, sebab, sudah masuk dalam ranah hukum.“Kalau sudah dilaporkan ini menjadi masalah hukum, dalam proses hukum, PT TPL tidak ikut apa-apa lagi dan tidak otoritas.
Kami PT TPL sudah diserang sepihak lalu kami juga tidak melawan mereka, tugas kita mem beritahu pihak kepolisian agar tidak memburuk. Terus terang karena sudah dua kali diserang, kami meminta perlindungan. Siapa yang bisa prediksi besok lusa, orangnya, kantornya, barangnya. (baringin lumban gaol/ m rinaldi khair)
Monday, January 5, 2009
Kelangkaan BBM Berlanjut
TARUTUNG(SINDO) – Kelangkaan premium berlanjut.Kekosongan bahan bakar itu masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Tapanuli Utara dan Padangsidimpuan.
Tiap petang sepekan terakhir, terjadi antrean panjang di sejumlah ruas jalan menuju SPBU di Tapanuli Utara (Taput).Seluruh SPBU di Taput mengalami kekurangan premium akibat tingginya permintaan selama liburan sejak akhir 2008.
Pengelola SPBU mengatakan bahwa Pertamina tidak memberikan tambahan jatah selama masa liburan Natal dan Tahun Baru.”Kami tidak tahu alasanannya,yang pasti sudah kita ajukan kok. Tetapi Pertamina tidak menambahnya,” ucap pengawas operasional SPBUSilangkitang TSitompul di Sipoholon,Taput kemarin.
Hari terakhir liburan kemarin, petugas SPBU kewalahan melayani tingginya permintaan premium. Peningkatan jumlah kendaraan mencapai empat kali lipat dari biasanya. Kendaraan yang antre umumnya mobil pribadi yang digunakan pemudik. ”Yang kosong itu hanya premium. Sementara untuk solar itu cukup.
Namun, antrean pengguna premium menjadi kendala untuk pengisian solar,”ucapnya. Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput Osmar Silalahi mengatakan, jika kelangkaan BBM masih berlanjut, pihaknya segera menyurati Pertamina.
Pasalnya, yang terganggu bukan hanya pemudik yang melintas dari Taput,tetapi juga penduduk daerah ini. Meskipun terjadi kelangkaan BBM di sejumlah tempat, pengelola SPBU masih tetap melayani pembeli yang menggunakan jeriken. Padahal, kepolisian telah meminta kepada pengelola SPBU untuk tidak melayani pembelian dengan menggunakan jeriken.
Kelangkaan premium juga terjadi di Kota Padangsidimpuan. Beberapa SPBU memampangkan pengumuman, ”Premium Kosong”. Hanya sebagian kecil SPBU di Kota Padangsidimpuan yang masih menjual premium. Salah satu SPBU yang masih menjual premium ada di Padangmatinggi, Kota Padangsidimpuan.
Rozak,salah seorang pengendara yang antre di SPBU itu mengatakan bahwa dia sudah mendatangi dua SPBU, namun premium dinyatakan habis. Namun, Rozak mengaku heran, karena petugas SPBU Padangmatinggi juga mengisi premium ke jeriken yang dibawa warga.
”Maunya kalau minyak (BBM) langka, jangan dijual kepada masyarakat yang membeli dengan membawa jeriken,”ucapnya. Petugas SPBU Padangmatinggi yang tak mau disebutkan namanya beralasan, mereka tidak pernah mengalami kehabisan BBM dan selalu buka 24 jam.
Sementara itu,Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padangsidimpuan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Iskandar AR mengatakan, polisi akan menindak tegas pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kelangkaan premium.
Untuk itu,mereka akan meninjau SPBU yang diduga rawan penyimpangan BBM. Dia mengatakan, polisi akan mempertanyakan pembelian premium lebih dari 100 liter. Dia mengatakan, pembelian di atas 100 liter harus mendapat izin dari Pertamina. Jika pembeli tidak mempunyai izin, kepolisian akan mengambil tindakan tegas. (baringin lumban gaol/ zia ul haq)
Saturday, January 3, 2009
Pertamina Jamin Pasokan BBM
Friday, 02 January 2009
MEDAN (SINDO) – PT Pertamina Unit Pemasaran (UPms) I mengakui terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) sejak malam pergantian tahun, Kamis (31/12).
Ke depan pihaknya menjamin tidak akan terjadi kelangkaan lagi terutama pada Minggu (4/1), saat liburan panjang usai. Humas PT Pertamina UPms I Fitri Erika mengatakan, kekosongan BBM disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah pada malam pergantian tahun baru disebabkan keterlambatan tangki BBM tiba di SPBU yang dituju. Begitu juga dengan kelangkaan di Tapanuli Utara (Taput) dan Humbanghasundutan (Humbahas).
Pasokan ke daerah ini terlambat karena harus menunggu suplai dari Sibolga. “Macetnya lalu lintas dan tingginya konsumsi jelang penutupan tahun 2008 membuat mobil tangki sulit mencapai SPBU. Kemacetan umumnya terjadi dari Pancur Batu ke arah Berastagi,”katanya di Medan,kemarin. Untuk menghindari kejadian serupa, pihaknya telah menyiagakan mobil tangki yang siap mengantar langsung orderan BBM dari SPBU.
Selain itu,pihaknya juga menyiapkan jalur-jalur alternatif sebagai langkah antisipasi jika terjadi kemacetan lalu lintas. Kepada SPBU, pihaknya meminta untuk menyampaikan ketersediaan stoknya agar dapat segera diantisipasi dengan mengirimkan langsung. ”Jadi kerjasama antara Pertamina dan SPBU dilakukan untuk meng-antisipasi saat konsumsi tinggi.Posko juga selalu siap sedia melayani kebutuhan BBM,”ujarnya.
Berdasarkan data Pertamina UPms I, stok premium saat ini sebesar 21.700 kiloliter (kl), minyak tanah 32.200 kl,solar 54.900 kl dan avtur sebanyak 3.100 kl. Rencananya hari ini bakal datang kapal tanker Kurau ke Depot Sibolga yang mengangkut premium sebanyak 2.600 kl, minyak tanah sebanyak 2.000 kl dan solar sebanyak 2.600 kl. Kemarin, pihaknya juga menjadwalkan kereta api membawa premium dan solar ke Siantar masing-masing sebanyak 180 kl dan 190 kl.
Kemudian ke Kisaran membawa premium dan solar masingmasing sebanyak 60 kl. Sementara itu, berdasarkan pantauan yang dilakukan SINDO di Tapanuli Utara, Humbanghasundutan dan Tobasamosir, premium masih langka meski sejak kemarin SPBU telah mulai beroperasi. Untuk solar kini mulai langka menyusul banyaknya bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang mengisisi bahan bakar.
Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Osmar Silalahi mengatakan, pihaknya akan menyurati pihak Pertamina jika premium kembali langka. (jelia amelida/ baringin lumbangaol)
MEDAN (SINDO) – PT Pertamina Unit Pemasaran (UPms) I mengakui terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) sejak malam pergantian tahun, Kamis (31/12).
Ke depan pihaknya menjamin tidak akan terjadi kelangkaan lagi terutama pada Minggu (4/1), saat liburan panjang usai. Humas PT Pertamina UPms I Fitri Erika mengatakan, kekosongan BBM disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah pada malam pergantian tahun baru disebabkan keterlambatan tangki BBM tiba di SPBU yang dituju. Begitu juga dengan kelangkaan di Tapanuli Utara (Taput) dan Humbanghasundutan (Humbahas).
Pasokan ke daerah ini terlambat karena harus menunggu suplai dari Sibolga. “Macetnya lalu lintas dan tingginya konsumsi jelang penutupan tahun 2008 membuat mobil tangki sulit mencapai SPBU. Kemacetan umumnya terjadi dari Pancur Batu ke arah Berastagi,”katanya di Medan,kemarin. Untuk menghindari kejadian serupa, pihaknya telah menyiagakan mobil tangki yang siap mengantar langsung orderan BBM dari SPBU.
Selain itu,pihaknya juga menyiapkan jalur-jalur alternatif sebagai langkah antisipasi jika terjadi kemacetan lalu lintas. Kepada SPBU, pihaknya meminta untuk menyampaikan ketersediaan stoknya agar dapat segera diantisipasi dengan mengirimkan langsung. ”Jadi kerjasama antara Pertamina dan SPBU dilakukan untuk meng-antisipasi saat konsumsi tinggi.Posko juga selalu siap sedia melayani kebutuhan BBM,”ujarnya.
Berdasarkan data Pertamina UPms I, stok premium saat ini sebesar 21.700 kiloliter (kl), minyak tanah 32.200 kl,solar 54.900 kl dan avtur sebanyak 3.100 kl. Rencananya hari ini bakal datang kapal tanker Kurau ke Depot Sibolga yang mengangkut premium sebanyak 2.600 kl, minyak tanah sebanyak 2.000 kl dan solar sebanyak 2.600 kl. Kemarin, pihaknya juga menjadwalkan kereta api membawa premium dan solar ke Siantar masing-masing sebanyak 180 kl dan 190 kl.
Kemudian ke Kisaran membawa premium dan solar masingmasing sebanyak 60 kl. Sementara itu, berdasarkan pantauan yang dilakukan SINDO di Tapanuli Utara, Humbanghasundutan dan Tobasamosir, premium masih langka meski sejak kemarin SPBU telah mulai beroperasi. Untuk solar kini mulai langka menyusul banyaknya bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang mengisisi bahan bakar.
Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Osmar Silalahi mengatakan, pihaknya akan menyurati pihak Pertamina jika premium kembali langka. (jelia amelida/ baringin lumbangaol)
Friday, January 2, 2009
Premium Langka di Taput dan Humbahas
Thursday, 01 January 2009
TARUTUNG(SINDO)—Premium di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dan Humbang Hasundutan (Humbahas) langka. Persediaan di sejumlah SPBU sejak malam pergantian tahun mulai kosong.
Berdasarkan pantauan SINDO kemarin, puluhan kendaraan bermotor para pemudik memadati jalan masuk ke SPBU. Di Dolok Sanggul, antrean kendaraan mencapai hingga 2 km,tepatnya di ruas Jalan Merdeka.Bahkan, seluruh ruas jalan dipadati pengemudi yang mengantre. Di Taput,antrean juga terjadi di sepanjang Jalan DI Panjaitan Tarutung dan Jalan Naipospos,Kecamatan Sipoholon. Hingga kemarin,kekosongan premium belum juga teratasi.
Kekosongan persediaan premium tersebut diduga akibat ada pengurangan jatah dari pihak SPBU menjelang Tahun Baru. Sebab, untuk awal tahun kemarin, sejumlah SPBU tidak membuka pelayanan terhadap pengguna kendaraan. Kepala Bagian Perekonomian Taput Osmar Silalahi menyatakan, jika tidak ada pengurangan pasokan dari pihak SPBU,jumlah persediaan untuk memenuhi kebutuhan pemudik yang melintasi daerah itu masih mencukupi.
“Masyarakat kami mayoritas Nasrani yang menganggap Tahun Baru itu sakral.Jadi, SPBU banyak yang mengurangi pasokan karena awal tahun mereka tidak buka,” paparnya di Tarutung kemarin. Meski demikian, Osmar berjanji akan terus mengawasi pendistribusian BBM di daerah ini.Bahkan,jika kekosongan tersebut terjadi dalam waktu lama, pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sebab, kelangkaan BBM akan mengganggu perekonomian di Taput.Terlebih pada awal tahun,tingkat mobilitas masyarakat sangat tinggi.
“Kita lihatlah nanti, apakah kesalahan itu pada pihak SPBU atau Pertamina. Namun, jika itu pada Pertamina kami akan langsung mengambil tindakan,”ujarnya. Salah seorang sopir angkutan umum di Taput, Harison Situmeang, 32,menyatakan mereka harus mengantre hingga tiga jam untuk mendapatkan premium. Bahkan, ada beberapa dari rekannya yang tidak kebagian premium karena banyak kendaraan bermotor yang mengisi bahan bakar.
Martin Lumban Gaol, 24, juga mengaku hal yang sama. Pengguna sepeda motor ini merasa kecewa karena mereka tidak dapat pergi ke manamana saat pergantian tahun akibat tidak mendapatkan premium.“Padahal, saya sudah antre berjam-jam. Saya kanjadi rugi,”tandasnya. (baringin lumban gaol)
TARUTUNG(SINDO)—Premium di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dan Humbang Hasundutan (Humbahas) langka. Persediaan di sejumlah SPBU sejak malam pergantian tahun mulai kosong.
Berdasarkan pantauan SINDO kemarin, puluhan kendaraan bermotor para pemudik memadati jalan masuk ke SPBU. Di Dolok Sanggul, antrean kendaraan mencapai hingga 2 km,tepatnya di ruas Jalan Merdeka.Bahkan, seluruh ruas jalan dipadati pengemudi yang mengantre. Di Taput,antrean juga terjadi di sepanjang Jalan DI Panjaitan Tarutung dan Jalan Naipospos,Kecamatan Sipoholon. Hingga kemarin,kekosongan premium belum juga teratasi.
Kekosongan persediaan premium tersebut diduga akibat ada pengurangan jatah dari pihak SPBU menjelang Tahun Baru. Sebab, untuk awal tahun kemarin, sejumlah SPBU tidak membuka pelayanan terhadap pengguna kendaraan. Kepala Bagian Perekonomian Taput Osmar Silalahi menyatakan, jika tidak ada pengurangan pasokan dari pihak SPBU,jumlah persediaan untuk memenuhi kebutuhan pemudik yang melintasi daerah itu masih mencukupi.
“Masyarakat kami mayoritas Nasrani yang menganggap Tahun Baru itu sakral.Jadi, SPBU banyak yang mengurangi pasokan karena awal tahun mereka tidak buka,” paparnya di Tarutung kemarin. Meski demikian, Osmar berjanji akan terus mengawasi pendistribusian BBM di daerah ini.Bahkan,jika kekosongan tersebut terjadi dalam waktu lama, pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Sebab, kelangkaan BBM akan mengganggu perekonomian di Taput.Terlebih pada awal tahun,tingkat mobilitas masyarakat sangat tinggi.
“Kita lihatlah nanti, apakah kesalahan itu pada pihak SPBU atau Pertamina. Namun, jika itu pada Pertamina kami akan langsung mengambil tindakan,”ujarnya. Salah seorang sopir angkutan umum di Taput, Harison Situmeang, 32,menyatakan mereka harus mengantre hingga tiga jam untuk mendapatkan premium. Bahkan, ada beberapa dari rekannya yang tidak kebagian premium karena banyak kendaraan bermotor yang mengisi bahan bakar.
Martin Lumban Gaol, 24, juga mengaku hal yang sama. Pengguna sepeda motor ini merasa kecewa karena mereka tidak dapat pergi ke manamana saat pergantian tahun akibat tidak mendapatkan premium.“Padahal, saya sudah antre berjam-jam. Saya kanjadi rugi,”tandasnya. (baringin lumban gaol)
Monday, November 10, 2008
Harga Kakao dan Karet Terus Anjlok
Dalam dua pekan terakhir, harga kakao kering turun menjadi Rp10.500 per kg.Sebelumnya harga mencapai Rp16.000–17.500 per kg. Sementara itu,harga karet anjlok hingga Rp3.000 per kg dari harga sebelumnya yang mencapai Rp6.000–8.000 per kg.Akibatnya,sejumlah petani karet rugi karena harga jual tidak sesuai dengan biaya operasional dan perawatan kebun mereka.
’’Kami kurang begitu mengerti penyebabnya. Sebab biasanya, jika harga dolar naik,katanya harga karet juga naik,”tutur
Sementara itu,kebun miliknya hanya menghasilkan Rp25.000–- 30.000 per hari.’’Jadi,kami rugi mencapai Rp10.000 per hari,”tandasnya. Pengamat agrobisnis Taput Lambas Hutasoit menyatakan, penurunan harga tersebut dipengaruhi kondisi perekonomian dunia.
Lambas juga memaparkan langkah yang dapat diambil pemerintah untuk membantu petani, misalnya memberikan jaminan modal kepada masyarakat. Hal itu agar para petani kakao dan karet dapat melakukan penimbunan. (baringin lumbangaol/seputar
Subscribe to:
Posts (Atom)